Mengawal Demokrasi di Social Media

Juga dipublikasikan di Beritasatu

“Pemerintah bagus kalau masyarakat berpartisipasi,” kata Abdee Slank seperti yang ditulis Majalah Tempo edisi pertengahan Desember 2014. Abdee merupakan inisiator Konser Salam 2 Jari saat pergulatan copras-capres 2014 lalu. Bersama Jay Subiakto dan kawan-kawan ia mampu mengumpulkan sekitar ratusan ribu orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Selama ini politik lebih mengarah pada egoisme pribadi dan kolektif daripada mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan. Tapi saat pemilu 2014 lalu, ada banyak orang yang awalnya apatis terhadap politik justru mau bergabung menjadi relawan capres-cawapres pilihannya. Memudarnya apatisme juga berjalan sejajar dengan tumbuhnya sifat selektif dalam memilih. Terlihat saat pemilu 2014, umpan janji-janji manis dan kemampuan beretorika bukan lagi makanan empuk para pemilih. Rekam jejak dan prestasilah yang menjadi pertimbangan masyrakat– khususnya netizen– dalam memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun mendatang.

Salah satu medium yang membuat volunteerism menjadi hal yang menarik adalah media sosial. Mengapa demikian? Berdasarkan survey yang dirilis oleh conversation consultant internasional, We Are Social beberapa waktu lalu, Indonesia masuk 10 besar negara yang masyarakatnya paling banyak menghabiskan waktu dengan internet. Indonesia berada di urutan ketujuh dengan persentase penggunaan 5,1% lewat laptop/komputer, dan 3,2% lewat ponsel pintar. Ini mengartikan bahwa ada peluang yang sangat besar bagi para politisi dan pendukungnya untuk berkampanye di dunia maya.

Dunia maya menjadi tempat paling bersik ketika pemilu 2014, tak terkecuali di media sosial seperti Twitter. Twitter merupakan situs microblogging yang diluncurkan oleh Jack Dorsey pada tahun 2006. Dengan 140 karakter yang disediakan, Twitter menjadi tempat yang efektif untuk menyampaikan pesan politik dengan satu-dua kalimat saja. Sejak awal 2014 lalu, data internal Twitter mencatat ada sekitar 95 juta tweet yang membicarakan soal pemilu.

Saat pemilu 2014 lalu, Jokowi memanfaatkan media sosial sebagai tempat alternatif untuk berkampanye. Ia jelas kalah banyak di televisi karena Prabowo-Hatta didukung stasiun TV swasta seperti tvOne, MNC TV, RCTI dan Global TV. Sedangkah Jokowi hanya Metro TV dan Kompas TV.

Manuel Castells (2000) menyatakan, dewasa ini masyarakat memang sedang memasuki zaman informasi bahwa berbagai kemajuan teknologi informasi digital telah menyediakan dasar bagi perkembangan bentuk jejaring dan hubungan sosial baru yang sangat terbuka. Artinya, dalam konteks pemilu, seorang calon pemimpin mampu menyapa, berinteraksi langsung dan mempublikasikan gagasannya di media sosial tanpa batasan ruang dan waktu. Ini membuat warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat (atau belahan bumi lainnya) bisa memahami visi misi calon pemimpinnya hanya dengan memainkan ibu jari di layar ponsel atau tablet.

Berbagai macam cara dilakukan oleh kedua kubu relawan pasangan capres-cawapres untuk berkampanye di media sosial. Saling lempar argumen satu sama lain menjadi pemandangan umum saat itu. Tak sedikit dari mereka yang awalnya berteman baik, lalu bermusuhan karena berbeda pandangan politik. Ada juga yang tega menyebar fitnah untuk menjatuhkan lawan mainnya. Tercatat, menurut Politicawave, kubu Jokowi-JK paling banyak diserang kampanye hitam dengan persentase 94,9%. Sementara kubu Prabowo-Hatta hanya 13,5%.

Tapi ada juga yang berkampanye dengan cara yang positif. Ada yang menyampaikan pesan lewat lirik lagu seperti Marzuki Mohammad (rapper asal Yogyakarta) dan Abdee. Ada pula yang menyampaikan pesan dukungannya lewat poster digital. Seperti relawan Jokowi-JK, Hari Prasetiyo, seniman Instinut Seni Indonesia yang menggambar Jokowi seperti tokoh animasi buatan Herge, Tintin.

Mengawal Suara Pemilu

Ainun Najib , lelaki kelahiran Gresik, Jawa Timur yang menetap di Singapura sejak 2003 ini menjadi perhatian netizen saat pemilu 2014 lalu. Bermodalkan Rp 640 ribu, ia dan kawan-kawannya berinisiatif membuat kawalpemilu.org. Situs tersebut merupakan sebuah program untuk menampung lembar C1 pemilu. ”Kami menyambut ajakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai presiden) dan KPU agar mengawal pemilu dari kubu independen,” jelas Ainun seperti yang tertulis dalam buku Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan dalam Pilpres karya Kristin Samah dan Fransisca Ria.

5 hari setelah pemungutan suara, kawalpemilu.org mampu menyelesaikan entery data formulir C1 di atas 95%. Ini bisa terjadi karena Ainun memaksimalkan kekuatan media sosial seperti facebook dan twitter. Dampaknya sangat viral. Dalam hitungan jam setelah situs dirilis, 500 orang langsung bergabung mendaftar menjadi relawan.

Atas inisiatifnya, Ainun mendapatkan penghargaan Inspiring Young Leader oleh Beritasatu.com.

Penangkapan Bambang Widjojanto, Tedjo Edhi dan Megawati

Berita penangkapan Bambang Widjojanto meramaikan timline twitter saat semua orang sedang terjebak macet di pagi hari. Ia ditangkap atas sangkaan kesaksian palsu kasus Pemilukada Kabupaten Kotawaringan Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi Juli 2010 lalu. Banyak orang yang menganggap penangkapannya sarat akan pelumpuhan KPK. Karena beberapa hari sebelumnya KPK telah menetapkan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan rekening gendut.

Selang beberapa jam setelah kabar menggemparkan itu, Anita Wahid lewat Change.org mengirim email ke seluruh pengguna situs tersebut. Ia mengajak masyarakat berkumpul di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, setelah ibadah solat Jumat. “Tujuannya: kita jaga KPK!” tegasnya dalam surat elektrotnik tersebut.

Pesan itu lalu disebarluaskan ulang oleh netizen lewat akun media sosial yang mereka miliki—seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan Path. Dalam hitungan jam gedung KPK sudah dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Beberapa kawan saya ada di sana. Mereka bercerita kepada saya bahwa ada banyak masyarakat sipil yang datang. “Ada yang izin kerja setengah hari cuma buat ke KPK. Ada juga yang ibu rumah tangga,” kata salah seorang dari mereka.

Sehari setelahnya ada pesan ajakan dari kawan saya lewat whatsapp. Isi pesan berupa undangan untuk berkumpul lagi di gedung KPK, Sabtu (24/1) pukul 3 sore. Pesan serupa juga disebarkan oleh para selebtweet yang secara terang-terangan menuntut Jokowi bertindak atas usaha pelumpuhan lembaga anti rasuah itu. Dampaknya, massa yang datang cukup banyak. Bahkan sekumpulan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia juga turut hadir dan menyuarakan dukungannya kepada KPK.

Pada Sabtu malam, Usman Hamid lewat akun twitternya menulis ajakan untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. “@usmanHAM_ID: Mengundang rekan2 aksi #savekpk Minggu, 25 Januari 2015, Jam: 06.30-10.00, Titik Kumpul: Bunderan HI. Baju/kaos putih,” kata Usman.

Dalam aksi yang digelar saat Car Free Day, para pendukung KPK menentang keras ucapan Menko Polhumkam, Tedjo Edhi di media. “Dia akan didukung, Konstitusi mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” kata Tedjo seperti yang dikutip oleh Beritasatu, saat dimintai pendapat soal huru-hara KPK-Polri.

Padahal dalam demokrasi rakyat memiliki peran penting. Orang yang rela izin kerja setengah hari dari kantornya, ibu rumah tangga, mahasiswa dan masyarakat sipil yang berdiri tegak di depan gedung KPK, adalah bagian dari rakyat. Mereka berkedudukan lebih tinggi daripada Menko Polhumkam atau presiden sekalipun.

Masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Media sosial tidak hanya dipakai sebagai tempat curahan hati saat sedang putus cinta. Tapi juga sebagai alat pergerakan untuk mengawal demokrasi yang lebih baik. Volunteerism di media sosial yang mereka lakukan tidak hanya saat pagelaran copras-capres saja. Saat presiden yang baru terpilih, mereka juga tetap menjalankan fungsinya sebagai dalam demokrasi. Tak sedikit dari mereka yang dulunya penonton Konser Salam 2 Jari juga ikut mengkritisi Jokowi. Bukan karena mereka menyesal memilih Jokowi, tapi karena dukungan yang diberikan saat pemilu bukan karena lembaran rupiah, yang artinya tak ada satupun beban moral bagi rakyat untuk mengkritisi presidennya.

Lewat media sosial masyarakat berdemokrasi; mendukung calon pemimpin dan mengawal suara agar tetap transparan. Lewat media sosial pula pemberantasan korupsi semata-mata bukan lagi dianggap sebagai tugas KPK. Gerakan anti-korupsi menjadi gerakan massal yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saya jadi ingat kata-kata Bung Karno:

“Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Apa yang dilakukan masyarakat– khususnya para netizen– sejatinya merepresentasikan pesan sang bapak proklamator. Mereka bergerak karena mereka sadar bahwa Indonesia adalah diri mereka sendiri. Sudah banyak orang yang mulai sadar bahwa dari setiap pergerakan ibu jari yang mereka mainkan mampu mengubah dan memberi harapan untuk Indonesia. Lantas bagaimana dengan putri Sang Penyambung Lidah Rakyat, Ibu Megawati Soekarno Putri? Sudahkah ia sadar akan hal itu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s